DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Indonesia (KIP) Aceh menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024. Acara ini berlangsung selama tiga hari, dari 7 hingga 9 Desember 2024 di Gedung DPRA, Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah, mantan tahanan politik dan narapidana politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sekaligus mantan Wakil Bendahara Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI menyampaikan keberatan terhadap tindakan Ketua DPD KNPI Aceh, Aulia Rahman, yang terlihat dalam video beredar di grup WhatsApp melakukan provokasi terkait hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2024.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Pilkada Aceh 2024 menjadi panggung penting untuk membuktikan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam setiap pesta demokrasi, netralitas aparat penegak hukum (APH) menjadi ujian utama, termasuk di Aceh, yang memiliki sejarah politik unik dan dinamis. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketegangan politik di Aceh kembali mencuat menjelang Pemilihan Gubernur Aceh 2024 setelah insiden pelemparan granat di rumah salah satu calon gubernur, Bustami Hamzah. Menanggapi peristiwa tersebut, Muhammad Zaini, S.E., Koordinator dan salah satu pendiri Aceh Sumatra Youth Movement (ASYM), menyampaikan keprihatinannya.

DIALEKSIS.COM | Opini - Aceh kembali menjadi panggung kontestasi demokrasi. Dua nama besar, Bustami Usman dan Muzakir Manaf, kini bertarung memperebutkan kursi gubernur dalam Pilkada 2024. Pertarungan ini bukan sekadar adu popularitas, melainkan pertempuran eksistensi kekuasaan, kepentingan Aceh maupun hasrat diri untuk berbuat memperbaiki Aceh yang akan menentukan arah masa depan Serambi Mekkah.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menjelang Pilkada Aceh, ancaman infiltrasi dana narkoba ke dalam proses demokrasi memicu kewaspadaan tinggi di kalangan pemangku kepentingan. Hermanto, pengacara senior dan pakar hukum terkemuka Aceh, mengungkapkan keprihatinannya atas potensi terjadinya "narkopolitik" yang dapat mencederai integritas pemilihan kepala daerah.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan 15 provinsi yang diidentifikasi memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemilu 2024 yang baru saja usai meninggalkan banyak noktah merah dalam penyelenggaraannya. Diantaranya yang paling mencolok adalah praktik money politics (politik uang).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sebagai bulan penuh tantangan menjelang Pileg dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang semakin dekat, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terus mempersiapkan diri dengan serangkaian langkah strategis dan antisipatif.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tingkatkan Partisipasi Pemilu, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh sasar pelajar SMA dan Perguruan tinggi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sudah resmi menutup pendaftaran Partai Politik Lokal (Parlok) untuk menjadi peserta Pemilu 2024.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Provinsi Aceh untuk tahun 2021 dikabarkan meraih indeks demokrasi tertinggi se-Sumatera. Informasi ini diperoleh dari Kepala Kesbangpol Aceh melalui Kabid Politik dalam Negeri (Poldagri) Kesbangpol Aceh, Drs Arsyi MSi saat rilis IDK Aceh tahun 2021 bersama dengan BPS Aceh di Kantor Kesbangpol Aceh, Kamis (11/8/2022).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah sampaikan jika keterlibatan perempuan menjadi tolak ukur demokrasi yang berintegritas.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Korupsi di Indonesia saat ini terus menggurita dan merusak semua tatanan alam demokrasi yang seharusnya menjadi pondasi kuat dalam bernegara dan berbangsa, hampir semua sendi digerogoti oleh virus korupsi mulai dari tingkat elite sampai pada tatanan terendah yaitu di tingkat pemerintahan dalam struktur desa, perilaku ini semakin parah dengan melemahnya institusional lembaga hukum yang sangat begitu mudah dirasuki kepentingan politik dan nyaris hampir semua lembaga institusi hukum tidak luput dari gejala sindrom "politik hukum" dan dikontrol oleh aktor eksternal dalam melakukan kerja-kerja penegakan hukum dalam memberantas korupsi.